3. Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) setempat dalam melakukan penetapan zonasi untuk #PPDB2019. Sekolah didorong lebih proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah di sekitar. #SemuaBisaSekolah

4. Sekolah wajib menerima peserta didik berusia 7 tahun dan tidak diperbolehkan melaksanakan seleksi baca tulis hitung untuk calon peserta didik SD pada #PPDB2019 agar menjamin #SemuaBisaSekolah 

5. Kembali ditegaskan bahwa nilai Ujian Nasional bukanlah syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua/wali pada #PPDB2019 karena dapat membatasi hak setiap anak mendapatkan layanan dasar pendidikan. #SemuaBisaSekolah 

6. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan #PPDB2019 maupun perpindahan peserta didik. Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam/buku tertentu yg dikaitkan dgn PPDB. #SemuaBisaSekolah 

7. Kebijakan zonasi menjadi pendekatan baru pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Zonasi tidak hanya digunakan untuk #PPDB2019 saja, tetapi juga untuk memperbaiki capaian standar nasional pendidikan.

8. Selain kanal yang dikelola pemerintah daerah, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan/pengaduan pelanggaran #PPDB2019 melalui @OmbudsmanRI137 #SemuaBisaSekolah (Infografik 6 – Kanal Pengaduan)

sumber : https://web.facebook.com/dikdasmendikbud/